Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Marzuki Alie, menilai pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya dilakukan mulai April 2012 akan sulit dilaksanakan. Apalagi, kebijakan tersebut dianggap mendiskrimasi para pengguna BBM. Tak hanya itu, sikap DPR juga perlahan mulai melunak dengan membuka opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. Langkah itu bisa dilaksanakan sepanjang ada kesepakatan antara pemerintah dan legislatif dalam pembahasan APBN-Perubahan 2012. "Keputusannya di tangan Presiden. Kuncinya ada kesepakatan antara Presiden, DPR, dan pemerintah," kata Marzuki Alie menanggapi perlu tidaknya penundaan pembatasan BBM di Auditorium Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2012. Marzuki berpendapat, penghambat pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi juga berasal dari jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamax yang masih minim. Tak semua daerah saat ini memiliki SPBU Pertamax. "Kalau ke luar kota sedikit, kita tidak dapat lagi Pertamax," ujar dia. Tidak hanya itu, DPR juga menilai penyesuaian harga BBM bersubsidi tak bisa lagi dihindari. Apalagi, beban anggaran pemerintah untuk subsidi energi semakin terus membengkak. "Ini pendapat saya," kata dia. Terakhir, DPR mengingatkan pemerintah untuk segera melaksanakan program konversi BBM ke bahan bakar gas. "Harus ada konversi, harus ada pembatasan juga. Ada energi murah memang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan. Ada energi mahal, memang diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai kapasitas lebih," ujar anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu. (art) • VIVAnews