Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak terelakkan lagi. Sebab, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah perlambatan ekonomi global, termasuk melonjaknya harga minyak dunia. "Harus kita hadapi, itu (naiknya harga minyak) yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Makanya, target pertumbuhan ekonomi itu direvisi dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen," kata Mahendra usai acara Indonesia Economic Outlook 2012: Investment Grade and Growing, di Hotel Ritz Carlton Pacific Palace, Jakarta, Selasa 27 Maret 2012. Untuk itulah, dia menambahkan, pemerintah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBN-P) kepada DPR. Hingga saat ini, lanjut Mahendra, pemerintah dan DPR masih membahas RAPBN itu. "Nampaknya, Badan Anggaran DPR dapat menyetujui, turun sedkit saja pertumbuhan ekonomi," ungkapnya. Sementara itu, terkait rencana kenaikan harga BBM, Mahendra menuturkan pemerintah lebih menyoroti pada dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah berharap, kenaikan harga minyak dunia itu tidak berpengaruh terhadap APBN. "Kenaikan minyak dunia membuat APBN kita menjadi tidak sehat karena besar anggaran untuk subsidi BBM. Yang jelas, lebih banyak dinikmati oleh yang tidak perlu menikmatinya," ujarnya. Untuk itu, Mahendra melanjutkan, jika besaran subsidi BBM bisa disetujui DPR, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran kepada pos-pos yang lebih penting. Pemerintah berharap, dapat merealokasikan kepada program-program yang lebih tinggi manfaatnya bagi masyarakat. "Tapi juga bagi masyarakat yang berkontribusi penting bagi ekonomi masyarakat," kata dia. Mahendra menegaskan, untuk hal-hal tertentu, DPR melalui Banggar sudah memberikan persetujuan atas usulan pemerintah. Namun, masih ada beberapa hal yang masih perlu dibicarakan antara komisi-komisi DPR dengan perwakilan pemerintah. "Kalau BBM naik, pemerintah akan mendorong infrastruktur, konektivitas, pembangunan perdesaan, bantuan untuk pertanian, subsidi bibit dan pupuk, mendorong kegiatan MP3EI akan di cerminkan dari program-program," tuturnya. Seperti diketahui, Pemerintah dan Badan Anggaran DPR akhirnya menyepakati postur anggaran APBN-P 2012 dengan besaran subsidi BBM sebesar Rp137 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp64,9 triliun. Namun, DPR belum menyetujui pemerintah boleh menaikkan harga BBM atau tidak. Subsidi ini melonjak dibandingkan dalam APBN 2012 sebesar Rp123 triliun untuk subsidi BBM dan Rp45 triliun untuk subsidi listrik. Kenaikan subsidi ini seiring dengan melambungnya harga minyak. Untuk cadangan risiko fiskal energi ditetapkan Rp23 triiun dan dana kompensasi kenaikan BBM Rp30,6 triliun. Postur anggaran APBN-P tersebut sesuai dengan usulan opsi I yang diajukan oleh Badan Anggaran DPR. (eh) • VIVAnews