JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis daftar 15 game yang dianggap mengandung adegan kekerasan. Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh mengungkapkan, pihaknya telah melakukan proses observasi yang cukup lama sebelum melakukan langkah ini. Menurutnya, KPAI tidak sekadar memberikan usulan. "Sebelum memberikan rekomendasi pemblokiran, KPAI sudah mengamati sejak lama. Jadi jika ada pihak yang tidak senang, kami tidak akan mundur," ungkap Niam dalam pesan singkat kepada Okezone. Daftar game yang ditandai berbahaya ini antara lain, World of Warcraft, Grand Theft Auto (GTA), Call of Duty, Point Blank, Cross Fire, War Rock, Counter Strike, Mortal Combat, Future Cop, Carmageddon, Shelshock, Raising Force, Atlantica, Conflict Vietnam dan Bully. Pada 2 Mei 2016, situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dikabarkan diretas. Setelah tampilan depan tampak diubah oleh oknum menjadi layar dengan warna dominan hitam, kemudian situs tersebut beberapa jam tidak bisa diakses. Peretasan situs tersebut datang di tengah-tengah KPAI menjadi sorotan karena mendukung pemblokiran game yang dianggap berbahaya. Aksi peretasan yang dilakukan terhadap situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menambah daftar panjang situs pemerintah yang berhasil dibobol Hacker. Ini membuktikan belum adanya sistem keamanan IT yang baik di lingkungan pemerintah. Hal itu ditegaskan oleh Pratama Persadha, Pendiri Communication and Information System Security Research (CISSReC). Dalam pandangannya, pengelolaan IT di lingkungan pemerintah masih memprihatinkan. "Berkaitan dengan diretasnya situs KPAI, hal ini menambah daftar hitam buruknya pengelolaan IT di lingkungan pemerintah Indonesia," tegasnya kepada Okezone. Ia juga menyoroti soal kurangnya pengetahuan mengenai keamanan siber di lingkungan pegawai negeri sipil yang bekerja di divisi It. "Yang lebih memprihatinkan, rata-rata dari situs-situs pemerintah yang diretas menggunakan basis CMS gratisan, yang diketahui banyak mempunyai celah keamanan. Hal ini sebenarnya juga mencerminkan kurang seriusnya pemerintah menggunakan portal-portal untuk dapat berkomunikasi secara efisien dengan masyarakat," cetusnya.